LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi seluruh anak. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab Loteng menggandeng dunia usaha, BUMN, BUMD, hingga lembaga non-pemerintah untuk bersama-sama mendukung pendidikan inklusif berbasis data.
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi lanjutan bertajuk “Dukungan CSR untuk Pendidikan Inklusif Berbasis Data Kabupaten Lombok Tengah” yang digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah Lombok Tengah, Rabu (6/5/2026).
Diskusi ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor guna mencari solusi terhadap persoalan angka putus sekolah dan layanan pendidikan bagi anak-anak dengan hambatan fungsional belajar, termasuk penyandang disabilitas.
Mewakili Kepala Bapperida Lombok Tengah, Lalu Winarna, SKM., M.Sc., DEA mengatakan kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan agar seluruh anak di Lombok Tengah memperoleh hak pendidikan yang setara.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kami berharap dukungan terhadap pendidikan inklusif semakin kuat sehingga seluruh anak, termasuk anak dengan hambatan fungsional belajar, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah yang diwakili Asisten I Setda, Lalu Muliawan, menyampaikan pesan Bupati Lombok Tengah terkait pentingnya penguatan pendidikan inklusif melalui penyediaan alat bantu, peningkatan aksesibilitas, hingga penguatan kapasitas guru.
Menurutnya, perhatian serius terhadap anak-anak dengan hambatan fungsional belajar sangat penting agar mereka tidak semakin termarjinalkan dalam sistem pendidikan.
“Tanpa adanya intervensi dan dukungan yang memadai, anak-anak dengan hambatan fungsional berisiko semakin tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Jumadi, memaparkan hasil temuan Program Profil Belajar Siswa (PBS). Dari sekitar 9.000 anak yang telah menjalani skrining awal mulai jenjang TK hingga SMA, ditemukan sekitar 5.000 anak terindikasi memiliki hambatan fungsional belajar.
Dari jumlah tersebut, sekitar 600 anak dinilai membutuhkan intervensi segera agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Temuan tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Rumah Sakit Adikarsa menyatakan kesiapan untuk mendukung skrining lanjutan melalui integrasi layanan Universal Health Coverage (UHC).
Dukungan serupa juga datang dari PDAM Lombok Tengah yang sebelumnya telah melakukan pendampingan bersama Tulus Angen Community dalam memberikan layanan terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Sementara itu, pihak ITDC menyampaikan komitmennya memperkuat pengembangan pendidikan inklusif melalui Mandalika Children Learning Centre (MCLC). Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat penguatan layanan pendidikan, khususnya di wilayah ring 1 kawasan kerja ITDC seperti Kecamatan Pujut dan wilayah penyangga lainnya.
Selain itu, BAZNAS Lombok Tengah juga membuka peluang kolaborasi melalui program Tastura Peduli untuk membantu penyediaan alat bantu bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Melalui forum tersebut, Pemkab Lombok Tengah berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat demi menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh anak tanpa terkecuali. (**)
Comment