LOMBOK TENGAH – Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. Muhammad Nursiah, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan angka stunting tidak cukup hanya melalui program kesehatan, tetapi harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Nursiah saat menghadiri Rembuk Stunting Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai 5, Pusat Pemerintahan (Puspem) Lombok Tengah, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Nursiah menyoroti pentingnya program penanganan stunting yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama keluarga yang rentan terhadap masalah gizi dan kemiskinan.
Salah satu langkah konkret yang disorotinya adalah program percontohan di wilayah Wajageseng. Program tersebut mengintegrasikan upaya pencegahan stunting dengan penurunan kemiskinan melalui dukungan sektor pertanian.
“Wilayah Wajageseng sudah menjadi percontohan untuk program langsung cegah stunting dan penurunan kemiskinan dengan pemberian dan pembuatan tiga kandang ayam oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah,” kata Nursiah.
Menurutnya, keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan stunting. Program yang dijalankan diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
Melalui pendekatan lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupaya memperkuat penanganan stunting dari sisi kesehatan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Lombok Tengah, H. Kusriadi, menjelaskan bahwa rembuk stunting tingkat kabupaten merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di seluruh kecamatan.
Hasil rembuk di tingkat kecamatan selanjutnya dibawa ke tingkat kabupaten untuk diselaraskan dengan program prioritas pembangunan daerah.
“Kegiatan ini adalah hasil rembuk stunting di kecamatan yang telah dilaksanakan di masing-masing kecamatan untuk dibawa ke rembuk stunting kabupaten sebagai bahan Musrenbang kabupaten selanjutnya,” jelas Kusriadi.
Ia mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Kepala Bidang AP2M Bapperida Lombok Tengah, Sri Mulyana Widiastuti, menyampaikan bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan stunting juga akan dipantau melalui aplikasi Bangda Stunting.
Ia menegaskan seluruh proses penginputan program ditargetkan rampung pada April 2026 sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi kinerja penanganan stunting di daerah.
Rembuk Stunting Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 turut dihadiri Kepala Bapperida Lalu Wiranata, Kepala Dinas Kesehatan dr. Mamang Bagiansyah, kepala OPD terkait, kepala puskesmas, camat, serta koordinator KB se-Kabupaten Lombok Tengah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi lintas sektor semakin kuat sehingga program penanganan stunting tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
Comment