LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menekan angka stunting melalui penguatan program penanganan dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Saat ini, angka stunting di Lombok Tengah disebut berada pada 9,60 atau kurang lebih 7000 anak.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sepanjang tahun 2026.
Meski demikian, angka tersebut dinilai masih rentan untuk meningkat sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan.
“Berdasarkan kegiatan dan program yang telah dijalankan tahun ini oleh seluruh OPD terkait, hasilnya masih berada pada satu digit, yakni 9,60 persen. Namun, angka ini masih rentan menuju dua digit,” ujar Nursiah.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas yang memiliki tugas teknis langsung hingga tingkat posyandu.
Selain itu, Dinas Kesehatan Lombok Tengah juga diminta terus mengoptimalkan berbagai program teknis penanganan stunting agar hasilnya semakin maksimal.
“Kita akan evaluasi dan perbaiki, sekaligus mendorong dan memotivasi puskesmas yang memiliki tugas langsung secara teknis sampai tingkat posyandu.” jelasnya.
Nursiah berharap angka stunting di Lombok Tengah dapat kembali mengalami penurunan menjelang akhir Desember 2026, dengan target mendekati angka 9 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan terus memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat.
“Semoga menjelang Desember atau akhir tahun ini ada penurunan yang mendekati angka 9 persen. Artinya, kita tetap harus bekerja keras agar angka stunting terus menurun,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan.
Karena itu, Pemkab Lombok Tengah akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hingga BPJS Kesehatan.
“Kita tentu akan meningkatkan koordinasi dengan semua pihak, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga hingga pemerintah pusat, BUMN, BUMD, BAZNAS maupun BPJS Kesehatan, agar penanganan stunting ini dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi dan optimalisasi program di lapangan, Pemkab Lombok Tengah berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Jurnalis: Ahmad AnwarÂ
Comment